Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan, Pakar UMY: Harus Tepat Sasaran
Foto: LLDIKTI V Yogyakarta
Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan, Pakar UMY: Harus Tepat Sasaran
Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan pengurangan anggaran sektor pertahanan dan kepolisian apabila diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut penentuan prioritas belanja negara di tengah dinamika fiskal dan geopolitik global.
Menanggapi hal tersebut, pakar keamanan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zain Maulana, S.IP., M.A., Ph.D., menilai efisiensi anggaran pertahanan perlu dilakukan secara cermat. Kebijakan tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya anggaran yang dikurangi, tetapi juga harus mempertimbangkan jenis program yang terdampak dan konsekuensinya terhadap kemampuan pertahanan nasional.
“Kementerian Pertahanan memiliki cakupan yang luas. Selain dialokasikan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, anggaran tersebut juga digunakan untuk pendidikan, riset, pengembangan sumber daya manusia, hingga berbagai program lain yang berkaitan dengan pertahanan. Karena itu, kebijakan efisiensi perlu mempertimbangkan secara saksama program-program yang akan terdampak,” tegas Zain kepada Humas UMY, Kamis (23/7).
Menurutnya, dampak efisiensi akan berbeda bergantung pada pos anggaran yang dikurangi. Penghematan pada program pendidikan atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan pertahanan kemungkinan tidak banyak memengaruhi posisi strategis Indonesia. Namun, konsekuensinya perlu dikaji lebih mendalam apabila pengurangan menyasar modernisasi alutsista, riset teknologi, atau penguatan industri pertahanan.
“Kalau yang dipotong adalah program pendidikan atau program sosial yang berkaitan dengan pertahanan, pengaruhnya terhadap keamanan internasional maupun posisi Indonesia di kawasan tentu tidak akan terlalu besar. Halnya berbeda apabila yang dikurangi adalah program modernisasi alutsista atau penguatan industri pertahanan,” ujarnya.
Zain menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi perlu dipahami sebagai bagian dari penyesuaian fiskal yang diterapkan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan demikian, sektor pertahanan tidak harus diposisikan sebagai bidang yang sepenuhnya dikecualikan dari evaluasi anggaran.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu menentukan skala prioritas secara selektif agar penghematan tidak mengurangi kemampuan pertahanan yang benar-benar dibutuhkan. Evaluasi harus didasarkan pada tingkat urgensi, efektivitas program, kondisi alat pertahanan, serta kebutuhan strategis Indonesia dalam jangka pendek dan panjang.
Menurut Zain, arah kebijakan pertahanan juga perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional dan global. Ia menilai ancaman konflik bersenjata secara langsung terhadap Indonesia saat ini relatif rendah. Sebaliknya, dampak ekonomi dari ketidakstabilan global cenderung lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Konflik di berbagai kawasan memang memberikan tekanan terhadap dunia, tetapi dampak yang paling cepat dirasakan Indonesia bukan berupa ancaman perang secara langsung, melainkan dampak ekonominya. Karena itu, penguatan ketahanan ekonomi juga harus menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Indonesia selama ini mengedepankan diplomasi dan kerja sama dengan berbagai negara sehingga peluang terjadinya konflik bersenjata secara langsung dinilai relatif kecil. Dalam kondisi fiskal yang menghadapi tekanan, pemerintah pun tidak perlu terburu-buru menambah belanja persenjataan yang belum mendesak.
Namun, Zain menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan sektor pertahanan. Penghematan dapat diarahkan pada pembelian alutsista yang belum menjadi kebutuhan prioritas, sementara investasi jangka panjang dalam riset, teknologi, sumber daya manusia, dan kemandirian industri pertahanan tetap perlu dijaga.
Alokasi awal DIPA Kementerian Pertahanan dan TNI pada 2026 tercatat sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk mendukung kebutuhan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara.
Karena itu, transparansi mengenai program yang terdampak efisiensi menjadi penting agar publik dapat menilai konsekuensi kebijakan secara objektif. Pemerintah perlu menjelaskan pos anggaran yang dikurangi, program yang ditunda, serta pertimbangan strategis yang mendasari setiap keputusan.
“Hal yang perlu ditelusuri setelah kebijakan itu dijalankan adalah program apa saja yang dikurangi atau bahkan dihentikan. Dari situ, baru dapat dianalisis secara lebih akurat dampaknya terhadap sistem pertahanan Indonesia,” pungkas Zain.
Sumber
LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta, 2026. “Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan, Pakar UMY: Harus Tepat Sasaran” [Online]. In https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/home/detailpost/prabowo-buka-opsi-pangkas-anggaran-pertahanan-pakar-umy-harus-tepat-sasaran [accessed on 24 Juli 2026]
400 Rudal China Dilaporkan Segera Diterima Iran, Nilainya Capai Rp 1,2 T
MANPADS FN-16. Foto: arabtimesonline
TEHERAN, KOMPAS.com – Iran dikabarkan akan menerima pengiriman pertama hingga 400 sistem rudal pertahanan udara portabel (MANPADS) buatan China dalam beberapa pekan ke depan. Kesepakatan yang nilainya mencapai sekitar 60–70 juta dollar AS (sekitar Rp 1 hingga Rp 1,2 triliun) itu menjadi salah satu upaya terbesar Teheran untuk memperkuat pertahanan udara jarak pendek. Tiga sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa kontrak mencakup pembelian sekitar 300 hingga 400 peluncur rudal pertahanan udara portabel, termasuk rudal QW-12 dan FN-16 buatan China.
Kesepakatan itu disebut ditandatangani melalui Zhongqing Baoshang International Investment, perusahaan yang berbasis di Hong Kong dan disebut bertindak sebagai perantara antara Iran dan pemasok asal China. Meski demikian, para sumber mengingatkan bahwa jadwal pengiriman, jumlah akhir, dan rincian pelaksanaan kontrak masih dapat berubah.
Kementerian Luar Negeri China membantah laporan tersebut dengan menyebutnya sebagai berita tak berdasar.
“Laporan yang relevan sama sekali tidak berdasar. China secara konsisten berperan dalam mendorong perdamaian dan mengakhiri konflik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip Reuters, Rabu (29/7/2026). Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Perusahaan induk Zhong Qing Bao Shang Group di Beijing juga belum merespons permintaan konfirmasi.
Diduga lewat Pakistan
Berdasarkan rencana yang disepakati, pengiriman awal disebut akan dilakukan melalui jalur udara dari Urumqi di China barat sebelum melintasi Pakistan menuju Iran. Namun, sumber Reuters tidak menjelaskan apakah perjalanan dari Pakistan ke Iran akan dilakukan melalui udara atau darat. Militer Pakistan membantah negaranya terlibat dalam pengiriman tersebut. Juru bicara hubungan masyarakat militer Pakistan (ISPR) menyebut spekulasi mengenai keterlibatan Pakistan dalam penyaluran sistem pertahanan udara dari China ke Iran sebagai informasi yang sepenuhnya dibuat-buat dan tidak benar.
Dua sumber intelijen Barat dan seorang pejabat Iran juga mengatakan, Teheran telah menjajaki penggunaan jalur darat untuk memindahkan perlengkapan militer dan komponen penggunaan ganda dari China guna mengurangi risiko gangguan selama proses pengiriman.
MANPADS QW-12. Foto: armyrecognition
Adapun sistem QW-12 dan FN-16 merupakan rudal permukaan-ke-udara berpemandu inframerah yang ditembakkan dari bahu. Rudal tersebut dirancang untuk menghadapi pesawat yang terbang rendah, helikopter, dan drone, serta dapat dipindahkan dengan cepat sehingga lebih sulit diserang dibandingkan sistem pertahanan udara yang bersifat tetap. Reuters sebelumnya juga melaporkan bahwa Iran hampir mencapai kesepakatan lain dengan China untuk memperoleh rudal jelajah antikapal, meski hingga kini belum dapat dipastikan apakah perjanjian tersebut akhirnya terealisasi.
Sumber
Kompas, 2026. “400 Rudal China Dilaporkan Segera Diterima Iran, Nilainya Capai Rp 1,2 T” [Online]. In https://www.kompas.com/global/read/2026/07/29/135034470/400-rudal-china-dilaporkan-segera-diterima-iran-nilainya-capai-rp-12-t [accessed on 29 Juli 2026]
TNI AL dan Russian Navy Sukses Latihan VBSS dan Tembakkan Meriam-76 pada Exercise Orruda 2026
Foto: jurnalis.or.id
VLADIVOSTOK – Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia terus diperkuat melalui berbagai kegiatan militer bersama. Salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Exercise Orruda 2026, yang menjadi ajang peningkatan interoperabilitas dan profesionalisme angkatan laut kedua negara. Mengutip laporan yang dirilis oleh ISDS
TNI AL bersama Russian Navy sukses melaksanakan sea phase pada Exercise Orruda 2026 yang digelar di perairan Vladivostok, Rusia, pada 29–30 Juli 2026. ‘’Latihan ini menjadi wujud komitmen kedua negara dalam meningkatkan kerja sama bilateral dan militer kedua negara,’’ demikian pernyataan dari Dispenal.
Latihan melibatkan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dari TNI AL dan kapal perang Soversenny-333 dari Russian Navy. Kedua kapal juga didukung unsur udara masing-masing, yakni Helikopter Panther HS-1310 milik TNI AL dan Helikopter Kamov KA-28 milik Russian Navy.
Pada hari pertama, Selasa (29/7), kegiatan diawali dengan Leaving Harbour, sebelum kedua kapal melaksanakan Join Maneuver Exercise untuk menguji kemampuan olah gerak dan formasi di laut. Selanjutnya, prajurit kedua negara menggelar Boarding Exercise atau latihan pemeriksaan dan penguasaan kapal atau Visit Board Search and Seizure (VBSS).
KRI I Gusti Ngurah Rai-332 juga menembakkan meriam-76 saat melaksanakan Gunnery Exercise. TNI AL dan Russian Navy juga menggelar latihan anti drone atau Counter Action Againts UAV Exercise serta SAR dan latihan pertahanan Udara.
Memasuki hari kedua, Rabu (30/7), seluruh rangkaian latihan ditutup dengan Farewell Formation, yaitu manuver unsur sebagai penutup Exercise Orruda 2026 sekaligus simbol eratnya hubungan persahabatan antara TNI AL dan Russian Navy.
Keberhasilan pelaksanaan Exercise Orruda 2026 mencerminkan semakin eratnya hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia, khususnya di bidang keamanan maritim. Selain meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan operasional, latihan ini juga memperkuat diplomasi pertahanan melalui interaksi langsung antarprajurit, pertukaran pengalaman, serta pembangunan rasa saling percaya dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di masa mendatang.
Sumber
ISDS, 2026. “TNI AL dan Russian Navy Sukses Latihan VBSS dan Tembakkan Meriam-76 pada Exercise Orruda 2026” [Online]. In https://www.isds.co.id/2026/07/30/tni-al-dan-russian-navy-sukses-latihan-vbss-dan-tembakkan-meriam-76-pada-exercise-orruda-2026/ [accessed on 30 Juli 2026]
RI Mulai Impor Minyak Rusia untuk Perkuat Ketahanan Energi
Ilustrasi: socialistsanddemocrats.eu
JAKARTA — Pemerintah mulai mengimpor minyak dari Rusia melalui skema kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G) guna memperkuat ketahanan energi nasional. Menurut pemberitaan IDN Financials
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa impor dilakukan untuk menjaga cadangan energi dan memastikan pasokan dalam negeri tetap terjaga.
Dikutip dari Antara, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk memastikan cadangan energi tetap tersedia agar tidak terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri.
“Tujuannya menjaga cadangan kita agar tidak mengalami kekurangan sekaligus memastikan pasokan untuk kebutuhan domestik tetap mencukupi,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7).
Bahlil mengatakan bahwa pelaksanaan kerja sama impor minyak dengan Rusia telah dimulai. Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama tersebut.
“Tahap pertama kerja sama itu sudah terealisasi dan pemerintah Indonesia telah melakukan impor. Saya tegaskan, pihak yang mengimpor bahan bakar dari Rusia adalah pemerintah Indonesia melalui skema G2G,” katanya.
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah mulai mengimpor sebagian dari total 150 juta barel minyak yang disepakati dengan Rusia. Impor tersebut dilakukan melalui Pusat Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
Menurut Bahlil, penugasan Lemigas bertujuan untuk memperpendek rantai pasok. Langkah tersebut juga mendukung pengadaan energi melalui skema kerja sama antarpemerintah.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dasar hukum impor tersebut melalui peraturan yang diterbitkan pada 2026. Aturan itu mengatur pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Dalam Pasal 4, peraturan tersebut mengatur bahwa badan layanan umum di sektor energi dapat melakukan impor melalui perjanjian kerja sama antarpemerintah atau dengan pemasok dari luar negeri.
Sementara itu, Pasal 5 memberikan fleksibilitas kepada PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait untuk melakukan impor dalam kondisi darurat.
Ketentuan itu tetap berlaku meskipun terdapat perbedaan harga berdasarkan volume, spesifikasi produk, negara asal, maupun waktu pengiriman sesuai perjanjian kontrak.
Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri ESDM memiliki kewenangan untuk menetapkan kondisi darurat di sektor energi.
Sumber
IDN Financials, 2026. “RI mulai impor minyak Rusia untuk perkuat ketahanan energi” [Online]. In https://www.idnfinancials.com/id/news/66730/ri-mulai-impor-minyak-rusia-untuk-perkuat-ketahanan-energi [accessed on 30 Juli 2026]
Daftar 4 Tol di RI yang Bisa Didarati Jet Tempur F-16
Foto: indonesiadefense.com
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah diam-diam menyiapkan sejumlah ruas jalan tol agar dapat digunakan sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) pada kondisi tertentu. Salah satu pesawat yang dipersiapkan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut adalah jet tempur F-16.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa empat ruas jalan tol dirancang memiliki fungsi ganda (dual use), yakni tetap beroperasi normal sebagai jalan tol untuk kendaraan sipil, tetapi dapat difungsikan untuk kepentingan pertahanan negara.
Empat ruas jalan tol yang disiapkan tersebut meliputi Tol Banda Aceh-Sigli, Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka), serta Tol Probolinggo-Banyuwangi.
Dari empat ruas tersebut, ruas Tol Terpeka berhasil digunakan untuk uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur EMB-314 Super Tucano dan F-16, pada 11 Februari 2026 yang lalu.
“Uii coba tersebut menjadi pendaratan pesawat tempur pertama di ruas jalan tol Indonesia,” tulis Kementerian PU dalam Instagram resminya, dikutip Sabtu (1/8/2026).
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk melayani mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, tetapi juga harus memberikan nilai strategis bagi kepentingan nasional.
Konsep pemanfaatan ganda ini juga mencerminkan optimalisasi investasi infrastruktur sehingga memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi pembangunan ekonomi maupun penguatan sistem pertahanan nasional.
Sumber
CNBC Indonesia, 2026. “Daftar 4 Tol di RI yang Bisa Didarati Jet Tempur F-16” [Online]. In https://www.cnbcindonesia.com/news/20260801112145-4-755661/daftar-4-tol-di-ri-yang-bisa-didarati-jet-tempur-f-16 [accessed on 1 Agustus 2026]
PERISAI 2026: Setelah B50 Dari FAME, Pertamina Incar Tankos Jadi Bahan Baku Bioetanol
Foto: mediaperkebunan.id
Jakarta, mediaperkebunan.id – Salah satu tugas Pertamina adalah mengurangi impor bensin dan elpiji. Sawit menjadi salah satu sumber bahan baku utama untuk menggantikan bbm impor. Oki Muraza, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyatakan hal ini pada Pekan Riset Sawit 2026 yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Untuk memastikan ketahanan energi salah satu strategi Pertamina adalah scaling up biofuel ecosystem, membangun ekosistem mulai dari bahan baku sampai jadi BBM. Minyak sawit dengan potensi produksi 4.500 liter/ha dan tankos dengan produksi 26,1 juta ton basis kering per tahun.
Sesuai dengan road map yang dibuat oleh Menteri ESDM maka tahun 2026 bioetanol 5% untuk Jawa, 2027 5% Jawa dan Bali, 2028 10% Jawa Bali, 2029 10% Jawa Bali, 2030 10% Jawa Bali Lampung. Biodiesel sampai tahun 2030 50%. Diesel Bio Hidrokarbon 2026-2027 5%, 2028-2030 10%. Bioavtur (SAF) 2027 – 2028 1%, 2029-2030 5%, pesawat yang terbang dari Soekarno Hatta, Tangerang dan Ngurah Rai , Badung.
Produk biofuel Pertamina yang sudah berjalan adalah Pertamina biosolar yaitu pencampuran FAME dengan diesel. Pertamax green 95 pencampuran 5% etanol sedang dalam proses. Pertamina Renewable Diesel yaitu Hydrotreated Vegetable OIL atau Green Diesel punya potensi dan Sustainable Aviation Fuel sedang bekerjasama dengan beberapa pihak. HVO dan SAF akan diproduksi bersamaan.
Dengan B50, Indonesia merupakan negara dengan implementasi blending biodiesel tertinggi di dunia. Malaysia sudah 20%, Brazil 15% dan Kolombia 15%. Penghematan devisa mencapai Rp170 triliun/tahun dan penurunan emisi 44,6 juta ton setara karbon/tahun.
Saat ini 86 dari 121 terminal BBM sudah menyalurkan B50 mencakup seluruh fasilitas depot, terminal transit dan ship to ship di seluruh Indonesia. Terminal titik serah salur B50 ada 40 merupakan fasilitas utama yang telah siap dan dikhususkan untuk distribusi pencampuran B50. Sedang 35 terminal lagi dalam transisi B40 ke B50 , dalam proses penyesuaian dari standar B40 ke B50.
Bioetanol merupakan solusi untuk mengurangi ketergantungan impor bensin sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pertamax 95 Green yang merupakan pencampuran etanol 5% (E5) dengan ron 95 dan pencampuran sulfur <50 ppm (memenuhi Euro IV). Saat ini sudah dijual di 181 SPBU di Pulau Jawa.
Sudah dilakukan groundbreaking pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, kerjasama PT Sinergi Gula Nusantara, PTPN III Holding dengan PT Pertamina. Mengolah molase dan pabrik gula PT SGN dengan kapasitas 120.000 kilo ton/tahun dan kapasitas produksi 30.000 kiloliter/tahun.
Molase merupakan generasi pertama bioetanol dengan bahan baku berbasis gula dan pati. Molase merupakan produksi samping pabrik gula dengan kadar gula tinggi. Sebagai hasil samping tidak berkompetisi dengan gula. Tantangannya adalah mengamankan bahan baku dari segi jumlah dan harga yang ekonomis.
Pertamina juga menjajaki produksi etanol dari sorgum. Bulirnya mengandung pati sedang batangnya mengandung nira. Mampu menghasilkan pangan dan energi secara bersamaan. Masalahnya adalah penetrasi pasar bulir gandum karena batangnya yang digunakan untuk bioetanol.
Aren juga dijajaki sebab bunganya kalau disadap ada nira dengan produktivitasnya tinggi. Tantangannya adalah mekanisasi, penyediaan untuk food dan ketersediaan.
Sedang generasi ke 2 bahan baku etanol adalah dari tandan kosong sawit. Bahan baku melimpah tetapi masalahnya adalah rantai pasok bahan baku dan biaya proses yang tinggi, mengolah lignoselulosa tandan kosong sawit jadi selulosa kemudian dipecah jadi glukosa. Oki menantang peneliti menghasilkan proses produksi yang ekonomis. Dari 26,13 juta ton tankos kering potensi produksi etanolnya adalah 4,3 juta kiloliter /tahun.
Sedang SAF dengan penggunaan katalis domestik yang diproduksi PT Katalis Sinergi Indonesia dari semula ketika menggunakan katalis impor hanya bisa mengolah minyak bumi mentah jadi avtur dan diesel jadi mampu memasukan (co processing), UCO (Used Cooking Oil) atau minyak jelantah jadi SAF maksimal 3% UCO dan HVO dari RBDPO.
Pasar SAF adalah industri penerbangan luar negeri. Tantangannya adalah bagaimana mendapatkan minyak jelantah dalam jumlah banyak dan ekonomis.
Sumber
Mediaperkebunan, 2026. “PERISAI 2026: Setelah B50 Dari FAME, Pertamina Incar Tankos Jadi Bahan Baku Bioetanol” [Online] In https://mediaperkebunan.id/berita/perisai-2026-setelah-b50-dari-fame-pertamina-incar-tankos-jadi-bahan-baku-bioetanol [accessed on 29 Juli 2026]
Mentan Amran: 80 Persen Temuan Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar
Foto: ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah menemukan sekitar 80 persen beras fortifikasi yang beredar tidak memenuhi standar mutu setelah dilakukan pengujian terhadap sampel dari berbagai daerah.
“Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar (beras) fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar, yang terdaftar itu ada 80 persen tidak sesuai standar,” kata Mentan dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.
Menurut Amran, beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kelompok rentan stunting.
Ia mengatakan harga beras fortifikasi semestinya tidak jauh berbeda dengan beras medium karena hanya memperoleh tambahan kandungan vitamin sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat sasaran.
Namun, hasil pengawasan menunjukkan sejumlah produk justru dipasarkan dengan harga sangat tinggi, mencapai rata-rata Rp22.665 per kilogram (kg) bahkan ada yang dijual hingga Rp42.000 per kg.
“Karena ini (temuan beras fortifikasi tak sesuai standar) barang kualitasnya untuk Rp8.000 per kg, harganya tetapi dijualnya Rp17.000 ler kg. Ini lebih ekstrem lagi Rp42.000 per kg padahal bukan fortifikasi,” ujarnya.
Amran menilai harga tersebut tidak masuk akal karena beras yang dipasarkan sebagai fortifikasi ternyata banyak yang tidak memenuhi standar teknis sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium.
Pemerintah telah melibatkan hingga 10 laboratorium untuk menguji sampel agar seluruh hasil pemeriksaan memiliki dasar ilmiah yang semakin kuat.
“Sekarang kami gunakan lab banyak, mungkin lima sampai 10 lab kita gunakan. Ini sudah ada tiga lab keluar hasilnya, itu 80 persen bukan beras fortifikasi atau tidak sesuai standar,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan karena dugaan pelanggaran tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus mencederai tujuan program peningkatan kualitas gizi nasional.
Amran menjelaskan seluruh produksi beras nasional pada dasarnya memperoleh dukungan subsidi pemerintah melalui pupuk, benih, irigasi, listrik, bahan bakar minyak, traktor, dan berbagai sarana produksi lainnya.
Nilai subsidi sektor pangan, lanjutnya, mencapai sekitar Rp144 triliun sebelumnya dan meningkat menjadi sekitar Rp164 triliun pada 2026 sehingga harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Amran menegaskan praktik menjual beras berkualitas biasa dengan label fortifikasi serta harga berlipat merupakan bentuk penipuan karena masyarakat membayar mahal tanpa memperoleh kandungan gizi dijanjikan.
“Nah, jadi ini substansinya adalah jangan mafia bebas bergerak untuk di sektor pangan yang merampas hak-hak rakyat. Itu poin pentingnya,” ucapnya.
Ia menambahkan pemerintah memperkirakan potensi kerugian masyarakat akibat dugaan penyimpangan beras fortifikasi mencapai sekitar Rp71 triliun sehingga penindakan hukum harus segera dilakukan secara tegas.
“Tentu ini kita tindaklanjuti dan proses. Kita tidak boleh berhenti memerangi mafia atau koruptor karena ini membuat masyarakat kita terdampak dan merugikan mereka. Kita tidak boleh mundur dengan berita-berita yang disebar,” tegasnya.
Menurut Amran, satgas telah diminta tetap bekerja maksimal untuk menuntaskan pengumpulan bukti sebelum seluruh dokumen dan hasil pengujian diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Ia menyebut sementara ini terdapat 15 merek beras fortifikasi yang diperiksa berdasarkan sampel dari 14 sentra produksi beras nasional, termasuk Pulau Jawa, Lampung, dan Sulawesi.
Amran menegaskan identitas merek belum diumumkan karena menunggu proses penyelidikan, namun pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber
Antaranews, 2026. “Mentan Amran: 80 persen temuan beras fortifikasi tak sesuai standar” [Online]. In https://www.antaranews.com/berita/5674253/mentan-amran-80-persen-temuan-beras-fortifikasi-tak-sesuai-standar?page=2 [accessed on 31 Juli 2026]
