Photo: Harian Disway
Muhammad Farhan Pratomo
Research Fellow Center for National Defense and Security Studies (CNDSS) dan asisten peneliti Centre for Global and Strategic Studies (CSGS)
Mochammad Arif
Research Fellow Center for National Defense and Security Studies (CNDSS)
Pidato Presiden Prabowo Subianto di perhelatan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lalu sejatinya merupakan sebuah momentum baru bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Seharusnya momen itu menjadi tanda kembalinya peran lebih besar presiden dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Memang, kehadiran Prabowo dalam forum bergengsi yang menghadirkan berbagai pemimpin dunia itu merupakan langkah berani. Setelah sepuluh tahun Indonesia ”hanya”diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Dalam pidatonya yang berdurasi hampir dua puluh menit itu, Prabowo tampil dengan gaya khas: berapi-api, penuh kutipan sejarah revolusi dunia dari Amerika sampai Tiongkok –seakan ia ingin mengingatkan dunia bahwa Indonesia lahir dari semangat yang sama: anti-imperialisme, kemerdekaan, dan perjuangan melawan ketidakadilan.
Dengan gaya itu, ia seperti menghidupkan kembali memori lama: Indonesia bukan sekadar negara berkembang di Selatan, tapi bangsa besar dengan misi historis.
DARI BEBAS AKTIF KE ISRAEL-PALESTINA
Dari sana, ia bergeser ke isu-isu lain. Prabowo menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas berarti tidak tunduk ke blok mana pun. Aktif berarti siap turun tangan demi perdamaian. Dari lingkungan hidup, kesenjangan global, sampai multilateralisme,semua ia bungkus dalam satu kerangka.
Ia bicara pentingnya menjaga relevansi PBB, menyinggung Paris Agreement hingga janji net-zero emission pada 2060. Pesan utamanya sederhana: Indonesia ingin bermain lebih di panggung besar, bukan lagi sekadar penonton.
Namun, kemudian muncul momen yang membuat seluruh ruangan sedikit terhenyak. Saat berbicara soal Palestina, Prabowo melontarkan kalimat,”we must have an independent Palestine but we must also respect and guarantee the safety and security of Israel.”
Kata sambung ”but” mungkin terdengar kecil, tetapi efeknya tidak main-main. Kalimat itu terdengar sebagai sinyal: Indonesia, yang selama puluhan tahun berdiri tegak di belakang Palestina, kini membuka ruang tafsir baru: pengakuan Israel, asalkan Israel mengakui Palestina.
Masalahnya, syarat itu nyaris mustahil. Netanyahu dalam beberapa kali kesempatan telah secara terang-terangan menolak negara Palestina. Malah, aneksasi Tepi Barat jadi kebijakan resmi. Dengan realitas itu, ucapan Prabowo terdengar bukan sebuah strategi ”moderatisme” atau mencari jalan tengah, melainkan seperti sebuah pernyataan yang disengaja.
Prabowo ingin tampil sebagai juru damai dengan resep ”two state solution”, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dan inkonvensional untuk negara sejenis Indonesia.
Apakah Indonesia siap mengubah haluan puluhan tahun kebijakan luar negerinya? Siapkah kita menanggung risiko diplomatik dengan dunia Arab, OKI, atau bahkan kalangan muslim dalam negeri? Atau, itu sekadar retorika agar terlihat moderat di mata Barat, khususnya Washington dan Paris? Ucapan itu tidak berhenti di ruang retorika. Pernyataan Prabowo soal Israel-Palestina segera memicu perdebatan luas, bahkan menjadi tajuk media internasional.
Tak butuh waktu lama, Kementerian Luar Negeri RI pun mengeluarkan klarifikasi bahwa posisi Indonesia tidak berubah: mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan tidak ada rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Fakta bahwa Kemenlu perlu turun tangan memperlihatkan betapa sensitifnya isu itu, sekaligus menyingkap jarak antara retorika presiden dan garis diplomasi resmi.
Kontroversi makin besar ketika beredar foto billboard di Israel yang menampilkan wajah Prabowo berdampingan dengan Donald Trump, Netanyahu, dan sejumlah pemimpin Arab dalam kampanye yang bertajuk ”Abraham Shield”.Terlepas dari benar atau tidaknya foto tersebut, banyak pihak yang menilai visual itu merupakan bagian dari kampanye publik yang berusaha mencatut citra presiden RI demi kepentingan narasi politik tertentu, bukan representasi atau sikap resmi.
Kementerian Luar Negeri pun kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan posisi Indonesia tetap konsisten: tidak ada normalisasi kecuali Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
Situasi sendiri sempat mencapai titik terang pasca-Amerika Serikat mendorong apa yang disebut ”21 Poin Peta Jalan Perdamaian untuk Kawasan” yang berisi rencana untuk mengakhiri perang di Gaza dan rekonstruksi Gaza pascaperang. Namun, Netanyahu sendiri telah menegaskan bahwa ia menolak mentah-mentah gagasan solusi dua negara yang telah menjadi inti dari banyak upaya perdamaian internasional. Dengan demikian, hal itu seolah berkontradiksi dengan realitas di lapangan: Israel menolak berdirinya suatu negara Palestina merdeka. Di titik itu, politik bebas aktif tampaknya terjebak dalam sebuah dilema. Bebas, tapi berada dalam persimpangan arah. Aktif, tapi tujuan akhirnya masih dipertanyakan. Untuk dunia internasional, Indonesia bisa terlihat ramah di semua pihak. Namun, untuk publik dalam negeri, kata-kata itu rawan ditangkap sebagai bentuk ketidaksetiaan pada prinsip historis.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga berjanji Indonesia mengirimkan 20.000 personel perdamaian ke Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya. Angka tersebut terbilang fantastis. Mengingat, target resmi Indonesia sendiri saat ini ”hanya” 4.000 personel militer. Hitungan biaya, logistik, hingga koordinasi dengan PBB dan aktor negara jelas jadi tanda tanya. Kontras dengan gaya Menlu Retno Marsudi tahun lalu. Menlu Retno bicara singkat, padat, dan terfokus, dari Palestina, reformasi multilateral, hingga kerja sama Selatan-Selatan. Tidak perlu adanya api retorika, substansinya sudah cukup kuat. Prabowo memilih jalan berbeda: penuh simbol, improvisasi, dan elemen realpolitik yang kuat.
Pertanyaannya cukup sederhana, pidato itu untuk siapa? Dunia atau rakyat Indonesia? Bagi dunia, Prabowo ingin tampil moderat, siap bicara damai, siap jadi pemain global. Bagi rakyat Indonesia, pidato itu bisa dibilang sebagai bukti bahwa ”Indonesia kembali disegani”.
Namun bagi yang jeli membaca, pidato itu justru menandai ujung tapal batas politik bebas aktif. Sebuah politik luar negeri yang berprinsip, kini rawan kehilangan arah karena terjebak dalam ambiguitas.
MENGEMBALIKAN POLITIK BEBAS AKTIF KE JALANNYA
Politik bebas aktif sejatinya didirikan atas sebuah misi historis: Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan dunia yang lebih baik dengan prinsip yang jelas. Yakni, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala bentuk penjajahan atau okupasi harus dihapuskan tanpa pengecualian.
Dalam perjalanannya, Indonesia telah berkomitmen terhadap terbentuknya tatanan multilateralisme yang lebih baik, yakni tatanan yang didasarkan atas aturan yang jelas atau rule-based order. Pidato itu sejatinya menjadi sebuah momentum bahwa Indonesia siap untuk kembali ke panggung internasional sebagai mitra tepercaya sekaligus mengembalikan marwahnya sebagai aktor yang berpengaruh. Dan, apabila tujuan tersebut ingin dipenuhi, Indonesia juga perlu tujuan jelas: reformasi tatanan multilateralisme, komitmen terhadap kemitraan Selatan-Selatan, hingga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan akhir terhadap impunitas Israel.
Namun, tiga hal tersebut mustahil dipenuhi tanpa adanya strategi yang jelas. Indonesia telah lama dikenal sebagai pemimpin normatif di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Nilai-nilai yang ada dalam politik bebas aktif seperti otonomi strategis, emphasis pada multilateralisme, hingga diplomasi alih-alih konfrontasi menjadi sejumlah nilai yang dapat menjadi penerang di tengah iklim politik internasional. Dalam hal ini, para diplomatlah yang bertugas di garis depan diplomasi dan menyampaikan apa yang menjadi misi Indonesia. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi penerang sesungguhnya, yang menyalakan lilin di tengah kegelapan. (*)
Artikel ini telah terbit di Harian Disway pada 13 Oktober 2025
